Tentang Resource Service

resource service

Kepemilikan Asing

Resource Service – Pengusaha asing dapat mendirikan perusahaan penanaman modal asing di Indonesia (biasa disebut Penanaman Modal Asing, atau PMA) baik dengan mendirikan:

Sebuah perseroan terbatas yang 100% dimiliki asing atau Sebuah perseroan terbatas melalui usaha patungan dengan mitra Indonesia

Dalam kasus usaha patungan, mitra Indonesia diharuskan memiliki setidaknya 5% saham sementara pemilik asing dapat memiliki 95% kepemilikan saham di perusahaan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia mengatur bidang kegiatan usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing. Saat ini ada daftar bidang usaha:

  1. Tertutup untuk investasi asing
  2. Terbuka untuk investasi asing dengan syarat tertentu
  3. Terbuka untuk investasi asing hanya melalui usaha patungan
  4. Terbuka untuk 100% investasi asing

Persyaratan Hukum Minimum

Orang asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia harus memenuhi persyaratan berikut: alamat terdaftar lokal; setidaknya 1 direktur (tidak harus penduduk lokal); minimal 2 dan maksimal 50 pemegang saham (orang perseorangan atau korporasi) dan seorang komisaris. Selain itu, terdapat persyaratan modal dasar minimum sebesar USD 1.000.000 sedangkan persyaratan modal ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar.

Prosedur Penggabungan

Pendirian perusahaan di Indonesia membosankan dan memakan waktu, memakan waktu hingga 6 hingga 10 minggu untuk menyelesaikan semua formalitas. Proses penggabungan melibatkan langkah-langkah berikut:

Mengajukan permohonan pendirian perusahaan beserta dokumen pendukungnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Proses aplikasi memakan waktu sekitar 2 hingga 5 minggu, setelah itu BKPM akan menerbitkan izin usaha prinsip yang berlaku selama 3 tahun.

Selama periode ini pengusaha asing harus melakukan investasi yang diperlukan dan memulai operasi komersial di Indonesia. Membuat Akta Pendirian (AktePendirian) yang berisi Anggaran Dasar perusahaan di hadapan notaris. Perusahaan bukan perseroan terbatas pada tahap ini. Dapatkan Surat Domisili dari pemilik gedung kantor dan kantor pemerintah daerah (SKDP), yang mencantumkan alamat perusahaan. Mendaftar ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor pendaftaran pajak (NPWP) dan dapatkan PPN (pajak tidak langsung sebesar 10% yang diterapkan pada harga jual barang dan jasa).

Menyerahkan akta yang telah ditandatangani, surat domisili, NPWP dan rekening koran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (MOHLR) dan menerima persetujuan dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Setelah disetujui, perusahaan dianggap sebagai perseroan terbatas. Daftarkan akta yang disetujui ke Departemen Perdagangan (TDP).

Dapatkan izin dan izin usaha relevan lainnya, jika berlaku. Buka rekening bank perusahaan. Memperoleh Izin Usaha (IU) dari BKPM yang berlaku selama bisnis tersebut layak.